Bupati Kudus Keluhkan Capek Tangani PGOT

Keberadaan PGOT di sekitar Traffic light Pentol, Kudus. (ELANG)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Penanganan kasus pengemis, gelandangan dan orang terlantar (PGOT) menjadi polemik tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus.

Hal ini lantaran, pada realisasinya selalu berhenti pada tahap sanksi edukasi. Penanganan semacam itupun pun nyatanya masih memunculkan maraknya PGOT di Kabupaten Kudus.

Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINSOS P3AP2KB) Kabupaten Kudus, Mundir mengungkapkan, salah satu faktor maraknya PGOT di Kabupaten Kudus adalah karena tidak memiliki tempat rehabilitasi.

Bacaan Lainnya

Selanjutnya, penindakan terhadap PGOT di wilayah Kabupaten Kudus pun kurang maksimal. Hal ini disebabkan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai dasar kuat untuk melakukan penindakan tak kunjung selesai.

“Sebagai dasar yang kuat melakukan penindakan, kami masih menunggu Perbup yang sampai saat ini belum ada,” tandas Mundir baru-baru ini.

Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan, bahwa pihaknya sudah memiliki Perda terkait peniadaan pengemis di jalan.

Kendati demikian, Hartopo mengatakan, bahwa pihaknya sudah berulangkali melakukan pembinaan dan upaya tersebut tak membuahkan hasil.

“Jadi, kita itu capek. Kita mau bawa ke mana mereka? Kalaupun dikasih pembinaan lalu kita pulangkan, besok kembali lagi. Begitu terus,” kata Hartopo saat ditemui baru-baru ini.

Lebih lanjut, Bupati Hartopo mengeluhkan, bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pihaknya terbatas. Terkait penindakan, Hartopo mengonfirmasi bahwa hal tersebut tidak memerlukan Peraturan Bupati (Perbup).