Bupati Kudus Keluhkan Capek Tangani PGOT

Keberadaan PGOT di sekitar Traffic light Pentol, Kudus. (ELANG)

“Untuk penindakan itu ndak perlu Perbup, kan sudah ada Perda. Kalau Perbup kami memang belum ada, nanti ditindaklanjuti lagi,” tandasnya.

Selanjutnya Hartopo menambahkan, kebanyakan pengemis di Kabupaten Kudus terkoordinasi.

“Memang mengganggu ketertiban umum. Kendati kita pada dasarnya senang berbagi kepada sesama, tapi jangan seliar itu,” imbuhnya.

Bacaan Lainnya

Dengan demikian Bupati Hartopo berharap, mudah-mudahan ada kesadaran baik dari petugas kita dan petugas gabungan yang tentunya akan menindaklanjuti.

Di kesempatan lain, saat dimintai keterangan Kasatpol PP Kudus Kholid Seif menegaskan, bahwa pihaknya merupakan penegak Peraturan Daerah (Perda).

Karena itu, lanjut Kholid, leading in untuk persoalan PGOT serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) itu ada pada Dinas Sosial.

“Jadi leding in untuk perbup memang itu Dinas Sosial. Kalau perdanya sudah ada,” kata Kholid saat ditemui baru-baru ini.

Selanjutnya Kholid menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan sosialisasi. Sementara itu menurut Kholid Bupati hanya penegasan kebijakan.***