BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Kudus Bersinergi Perluas Perlindungan Pekerja Rentan

BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Kudus dalam Forum Group Discussion. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

Perlindungan yang diberikan mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Sementara untuk jaminan kesehatan, pemerintah telah menyediakan skema tersendiri melalui program lain.

Selain itu, Sam’ani juga menyoroti pentingnya pembaruan data kepesertaan. Ia meminta agar data peserta yang sudah meninggal dunia segera diperbarui agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran iuran.

“Data harus valid dan selalu diperbarui supaya program ini berjalan efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Bacaan Lainnya

Ia juga mendorong agar ke depan layanan jaminan sosial dapat terintegrasi. Menurutnya, sistem yang terhubung akan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan serta meningkatkan kualitas perlindungan sosial.

Di sisi lain, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kudus, Dewi Mulya Sari, mengungkapkan bahwa tingkat kepesertaan saat ini masih di angka 46,54 persen atau sekitar 226 ribu pekerja dari total potensi 474 ribu pekerja.

“Masih ada selisih sekitar 7 persen yang harus kita kejar untuk mencapai target nasional sebesar 53 persen tahun ini,” ungkap Dewi.

Ia menambahkan, perluasan kepesertaan tidak bisa hanya mengandalkan anggaran pemerintah. Diperlukan inovasi, termasuk pemanfaatan dana sosial seperti zakat, infak, dan sedekah yang dapat digunakan untuk mendukung perlindungan pekerja.

Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memperkuat peran agen “Perisai” di tingkat desa. Agen ini bertugas memberikan edukasi.

“Kami menargetkan setiap desa memiliki satu agen Perisai agar literasi masyarakat meningkat dan kepesertaan bisa tumbuh secara mandiri,” pungkasnya.***