Meskipun aktivitas tersebut terkadang menimbulkan pro dan kontra, kontribusinya terhadap perputaran ekonomi tetap perlu diperhitungkan.
“Faktor yang mendasari mungkin ada sektor informal. Pekerjaan yang tidak tetap seperti PKL, ojek online, termasuk usaha-usaha lain yang tidak tampak seperti jual-beli online dan sebagainya,” jelasnya.
Ia mengakui, penataan sektor informal perlu dilakukan secara bijak agar kepentingan masyarakat dapat terakomodasi. Aktivitas PKL, misalnya, memiliki dampak ekonomi positif bagi pedagang maupun konsumen, tetapi di sisi lain juga berpotensi mengganggu sebagian masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan moneter, yakni berdasarkan besaran pengeluaran rumah tangga.
Garis kemiskinan yang digunakan dalam pengukuran terbaru berada pada angka Rp 640.041 per kapita per bulan. Dengan demikian, rumah tangga beranggotakan empat orang dikategorikan miskin apabila total pengeluaran bulanannya berada di bawah sekitar Rp2.560.000.
Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya yang berada pada Rp 576.195 per kapita per bulan. Perubahan garis kemiskinan juga dipengaruhi kenaikan harga kebutuhan pokok dan inflasi.
“Nah tadi yang disampaikan oleh Pak Bupati terkait dengan upaya-upaya menjaga daya beli masyarakat, tentunya beberapa kebijakan yang sudah diambil kan sudah terlihat, bagaimana tadi meskipun ada pro kontra terkait dengan PKL dan sebagainya, tetapi paling tidak itu memang upaya, salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat,” terangnya. ***
