Tugas utama yang harus dilakukan para pengurus maupun anggota DPC SPSI Kudus, kata Andreas ada dua.
Pertama, melindungui dan memperjuangkan hak para pekerja. Kedua, tanggung jawab menjaga kelangsungan usaha atau perusahaab.
“Kita tidak bisa melindungi dan memperjuangkan hak pekerja kalau perusahaannya tutup atau mati,” tegasnya.
Lebih lanjut, menghadapi dinamika indutri padat karya saat ini, DPC SPSI Kudus menagih janji Presiden tentang prioritas padat karya yang ingin diwujudkan pemerintah pusat.
Senada dengan tuntutan SPSI pusat, Kudus juga meminta agar regulasi tentang rokok dievaluasi kembali. Sebab bisa mengancam keberlangsungan pekerja di industri rokok, utamanya di Kudus yang mayoritas warganya bekerja di pabrik rokok.
“Karena kalau itu tetap berlaku, apalagi dengan keluarnya peraturan Menteri Kesehatan, bisa mengancam keberlangsungan pekerja di indutri rokok,” jelasnya.
Meski demikan, Andreas bersama jajaran pengurus DPC SPSI Kudus yang baru akan terus berusaha melindungi pekerja dan bertanggung jawab pada perusahaan. Dengan begitu tidak ada pihak yang dirugikan.***
