“Untuk saat ini, anggota PGRI ada 6 ribuan, termasuk guru dari jenjang PAUD sampai SMA, harapan saya semoga bisa memberikan peningkatan terhadap kompetensi dan memperjuangkan hak guru,” terangnya.
Lebih lanjut, Ahadi menyebut bahwa program-program yang telah direncanakan pada periode sebelumnya telah direalisasikan dengan maksimal. Mulai dari layanan pendampingan guru, pelatihan, hingga menjaga akuntabilitas keuangan.
Disamping itu, pihaknya juga memfasilitasi guru Non-ASN agar masuk data pokok pendidikan (dapoduk), Nomor Unik Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), hingga pengusulan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Untuk periode ini (2024-2029), saya akan tetap menjalan program yang lama, lebih kepada optimalisasi program yang sudah berjalan. Seperti pelatihan guru, memperbanyak ruang PPPK dan lainnya,” terangnya.
Menurutnya, permasalahan yang sedang dihadapi di kalangan guru-guru saat ini yakni terkait pengakuan keberadaan wiyata bakti kepada pemerintah. Sehingga, perlu untuk mengoptimalkan kembali pengusulan ruang untuk guru di PPPK. ***
