Kemudian menanggapi adanya pernyataan Bupati Kudus HM Hartopo tentang putusan sela di PN Kudus hanya sebatas pengalihan sidang, Budi cukup menyayangkan hal tersebut. Menurutnya, apapun putusan dari pengadilan itu sifatnya kongkrit, individual, final.
“Putusan PN apapun, putusan sela ya putusan, putusan akhir ya putusan. Kalau ditafsirkan pengalihan, itu bukan keputusan bupati. Karena keputusan (pengadilan) itu bentuknya kongkrit, individual, final,” ungkapnya.
“Ini kan bukan peraturan, mutlak menurut pendapat kami selaku pengemban hukum, bicara hukum, wajib dilaksanakan (hasil putusan), gak bisa tidak, gak ada nilai tawar,” tegasnya melanjutkan.
Kemudian, Budi mengatakan, bila pelantikan tidak segera dilaksanakan sesuai yang disampaikan kuasa hukum bupati sebelumnya, akan ada sanksi administrasi hingga pidana yang bisa didapatkan pejabat yang bersangkutan.
Menyampaikan apa yang disampaikan PTUN Semarang, Budi mengatakan bila putusan yang ada tidak dijalankan, bisa diajukan untuk TF atau Tindakan Faktual.
“Karena produk hukum, undang-undang, pejabat wajib untuk melaksanakan. Segala warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, wajib menghormati dan menjunjung hukum dan produk hukum tanpa terkecuali,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, PN Kudus telah mengeluarkan putusan sela atas perkara nomor 26/Pdt.G/2023/PN.Kds yang diajukan Panitia Seleksi (Pansel) Perangkat Desa (Perades) 45 desa di Kabupaten Kudus terkait gugatan atas pelaksanaan seleksi Perades yang dianggap wanprestasi.
Dalam amar putusan tersebut menyatakan, PN Kudus tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut. Lalu menyatakan bahwa yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut adalah Pengadilan Negeri Sumedang tempat di mana FISIP Universitas Padjadjaran (Unpad) sebagai Tergugat berada.***
