Upaya tersebut mencakup pendataan desa yang rawan kekeringan, identifikasi sumber air alternatif, serta koordinasi dengan berbagai instansi dan pihak terkait.
Pendataan diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, pemanfaatan sumber air alternatif diharapkan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan air ketika sumber yang biasa digunakan masyarakat mengalami penurunan debit.
Munaji menegaskan, langkah antisipasi tersebut penting agar penanganan dapat dilakukan secara terarah dan tidak hanya bergantung pada bantuan yang bersifat sementara.
“Kami tidak hanya berfokus pada dropping air bersih, tetapi juga memperkuat kesiapsiagaan, mendata wilayah rawan, mengupayakan pemanfaatan sumber air alternatif, dan meningkatkan koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Ia menambahkan, keterlibatan berbagai pihak diperlukan untuk mendukung penanganan kekeringan, terutama apabila kebutuhan air masyarakat masih tinggi dalam beberapa waktu ke depan.
Potensi kemarau yang lebih kering dan panjang di sejumlah wilayah Indonesia pada 2026 turut menjadi perhatian dalam upaya mitigasi kekeringan.
Selain itu, kemungkinan pengaruh El Nino hingga awal 2027 perlu diantisipasi dengan mengikuti perkembangan informasi cuaca dan iklim dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Untuk Kabupaten Kudus, perkembangan musim dan potensi hujan tetap perlu dipantau berdasarkan prakiraan BMKG yang diperbarui secara berkala.***
