KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) mencatat sebanyak 133 anak menikah dini di tahun 2025.
Hal ini tentunya menjadi perhatian serius, mengingat bahwa tidak hanya berdampak pada masa depan anak itu sendiri, tetapi berdampak langsung pada kualitas sumber daya manusia, kualitas keluarga, serta masa depan pembangunan daerah.
Ketika seorang anak terpaksa menikah sebelum siap secara fisik, mental, dan sosial, maka ia harus menghadapi risiko kesehatan reproduksi, potensi putus sekolah, rentan terhadap kekerasan, serta terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan diri.
Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani Intakoris menyampaikan, dalam konteks Kesehatan, perkawinan anak meningkatkan risiko kehamilan, komplikasi saat persalinan, hingga stunting.
Dari sisi pendidikan, anak yang menikah pada usia dini dapat dipastikan akan terhenti pendidikannya, sehingga mengurangi peluang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak.
Dari sisi sosial ekonomi, keluarga muda yang belum siap cenderung menghadapi tekanan ekonomi yang memicu masalah-masalah lain di kemudian hari.
Sementara dari sisi psikologis, perkawinan dini kerap memunculkan ketidakstabilan emosi, yang dapat memicu terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
