“Oleh karena itu, TP PKK Kabupaten Kudus berkomitmen memperkuat peran kader mulai dari tingkat Kabupaten hingga dasawisma untuk terus melakukan edukasi, penyuluhan, dan pendampingan,” ujarnya.
Pemerintah telah menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kebijakan ini menegaskan bahwa negara berkomitmen melindungi anak-anak dari praktik perkawinan dini.
“Namun, kebijakan saja tidak cukup. Upaya ini membutuhkan peran serta keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, serta organisasi seperti TP PKK yang menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga,” tuturnya.
Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Kudus, Putut Winarno menerangkan bahwa angka perkawinan dini tahun 2025 yang tercatat 133 kasus, terbilang menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 191 kasus di tahu 2024.
“Tahun 2025 ini ada 29 laki-laki dan 104 perempuan yang melakukan perkawinan dini, sedangkan di tahun 2024 ada 42 laki-laki dan 149 perempuan,” terangnya.
Kegiatan sosialisasi dan edukasi terus dilakukan mencegah terjadinya perkawinan anak. Hal dilakukan untuk menekan dampak negatif yang dapat saja terjadi. Putut menyebut bahwa kasus KDRT yang terjadi di tahun 2025 ada empat kasus.
Selain mencatat kasus KDRT, lanjut Putut, Dinsos P3AP2KB Kudus juga menerima berbagai laporan, seperti pelecehan seksual anak sebanyak 2 kasus, pelecehan seksual dewasa ada 4 kasus, kekerasan non fisik dewasa ada 2 kasus, dan kekerasan fisik anak ada satu kasus. ***
