“Pasalnya, targetnya (pengerukan) selesai dalam satu bulan agar bisa ikut tanam di MT (masa tanam) satu, sebab itu butuh minimal 4 alat berat,” ungkapnya.
Saat musim penghujan tiba, Suharto mengatakan, dari 215 hektar lahan di desanya, semua terdampak banjir. Sekali bencana datang, petani berpotensi merugi sekitar Rp 10 juta untuk setiap satu hektar lahan.
Karena itu, Pemerintah Desa Temulus sangat berharap adanya normalisasi skala darurat Sungai JU1, sembari menunggu jatah normalisasi di tahun 2024 sesuai yang dijanjikan Kementerian PUPR ke pemdes setempat.
“Harapannya segera ada normalisasi skala darurat, penanganan skala darurat, yang penting ada alur untuk air,” pinta Kades Temulus.
“Sebab kalau tidak, nuwunsewu, tahun 2023 hingga 2024 awal pasti dampak banjir itu sudah menanti,” kata Suharto melanjutkan.
Sementara itu, Bupati Kudus HM Hartopo mengatakan bahwa terkait penanganan sementara normalisasi sungai, Dinas PUPR Kudus telah bekerjasama dengan BBWS menyediakan 1 alat berat untuk membantu warga Kudus.
“Kita sediakan satu alat berat dengan operatornya, nanti dari pihak desa tinggal menyediakan bahan bakarnya,” kata Hartopo.
Pihaknya berharap, bantuan yang disedaiakan bisa sedikit membantu masyarakat Kudus, sembari menunggu realisasi normalisasi sungai oleh pemerintah pusat.***
