Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, lanjutnya, telah menggandeng dinas terkait bersama perguruan tinggi untuk memetakan wilayah yang cocok menggunakan sumur resapan dalam maupun cukup dengan biopori.
Selain itu, pengawasan terhadap kewajiban penyediaan resapan air di kawasan permukiman akan diperketat melalui mekanisme perizinan bangunan.
Di sisi lain, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan pihaknya siap mendukung dan menindaklanjuti program tersebut.
Ia menegaskan bahwa aturan terkait kewajiban pembuatan sumber resapan air sudah tercantum dalam regulasi daerah.
“Organisasi perangkat daerah akan kami minta melakukan kajian sekaligus mengecek kepatuhan pemohon izin terhadap ketentuan resapan air,” tegasnya.
Selain mengandalkan sumur resapan dan biopori, Pemkab Kudus juga tengah mengkaji inovasi penampungan air hujan di atas bangunan agar limpasan tidak langsung masuk ke sungai.
Sam’ani turut mengapresiasi peran PT Sukun Wartono Indonesia yang telah memberikan contoh penerapan di lapangan.
“Kami berharap langkah ini bisa ditiru perusahaan lain, perkantoran, hingga kantor desa dan kecamatan. Dengan begitu, pengelolaan air hujan menjadi gerakan bersama demi lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan,” pungkasnya.***
