UMK Kudus 2027 Masih Dibahas, Buruh dan Pengusaha Ajukan Dua Metode Penetapan

Rapat pembahasan usulan upah minimum kabupaten (UMK) Kudus di Disnaker Perinkop dan UKM Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

Sekretaris Apindo Kudus, Denni Lesmana, mengatakan pihak pengusaha dalam menyampaikan usulan tetap mengacu pada data dan ketentuan pemerintah.

Menurutnya, kondisi perekonomian daerah serta kemampuan dunia usaha perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan penyesuaian upah.

Ia berharap pembahasan UMK 2027 dapat dilakukan dengan melibatkan seluruh unsur Dewan Pengupahan sehingga keputusan yang dihasilkan mampu mengakomodasi kepentingan pekerja, pengusaha, maupun pemerintah.

Bacaan Lainnya

“Penyesuaian upah minimum 2027 pasti ada kenaikan karena ketentuannya menggunakan formula atau KHL. Tinggal bagaimana mencari angka terbaik yang bisa diterima pengusaha, pekerja, dan pemerintah,” ujar Denni.

Ketua DPC Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kudus, Andreas Hua, menegaskan pihak pekerja menginginkan KHL sebagai dasar penghitungan upah minimum.

Menurutnya, pendekatan tersebut dinilai lebih mencerminkan kebutuhan riil pekerja, terutama dalam menghadapi kenaikan harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Penyesuaian upah diharapkan mampu menjaga daya beli sekaligus mendukung kehidupan pekerja yang layak.

Ia juga menyoroti kondisi pertumbuhan ekonomi Kudus yang rendah, yang salah satunya dipengaruhi sektor industri rokok sebagai penopang utama perekonomian daerah.

Agus Juanto menambahkan, pembahasan lanjutan akan difokuskan untuk mengerucutkan angka usulan UMK 2027. Apabila belum tercapai kesepakatan, hasil pembahasan akan disampaikan kepada Bupati Kudus untuk menentukan usulan yang diteruskan kepada pemerintah provinsi.

Pemerintah Kabupaten Kudus berharap pembahasan dapat segera menghasilkan titik temu. Pasalnya, berdasarkan surat Sekretaris Daerah Jawa Tengah, usulan UMK kabupaten/kota harus disampaikan paling lambat 23 November 2026.

“Kami berharap besok sudah ada titik temu. Sebab, sesuai surat Sekda Jawa Tengah, usulan UMK harus disampaikan paling lambat 23 November,” pungkasnya.***