“Selain dropping menggunakan tangki, kami juga menempatkan tandon di sejumlah lokasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan dan menampung air bersih,” ujarnya.
Dua wilayah lainnya menjadi titik terbaru terdampak kekeringan. Desa Karangampel mulai tercatat mengalami kekurangan air pada 25 September dengan 24 KK atau 72 jiwa terdampak.
Kemudian Desa Kaliwungu tercatat mengalami kekeringan sejak 28 September 2026. Sebanyak 30 KK atau 86 jiwa di wilayah tersebut terdampak.
Untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, pada Senin, 28 September 2026, bantuan air bersih yang disalurkan mencapai 87.000 liter.
Setrokalangan menerima 23.000 liter bantuan yang berasal dari BBWS, MDMC dan PMI. Kemudian 30.000 liter disalurkan ke Kedungdowo melalui dukungan Satpol PP dan FRPB.
Sebanyak 13.000 liter air dikirim ke Mijen dari BPBD, FRPB dan RSI. Sementara Kaliwungu memperoleh 5.000 liter air dari BPBD.
Selain itu, tandon air telah ditempatkan di sejumlah wilayah terdampak, seperti Glagahwaru, Colo, Setrokalangan, Kedungdowo, Mijen dan Kaliwungu.
Secara kumulatif, sejak 15 Juli hingga 28 September 2026, BPBD Kudus mencatat sebanyak 2.671.500 liter air bersih telah didistribusikan ke wilayah terdampak. Jumlah tersebut setara dengan 432 tangki.
Distribusi air melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, Kodim, Polres, Satpol PP, PDAM, BBWS, PMI, Baznas, organisasi masyarakat, lembaga sosial, dunia usaha hingga kelompok masyarakat.
Berdasarkan wilayah penerima, Glagahwaru mendapatkan distribusi paling besar dengan 1.128.500 liter. Kemudian Setrokalangan sebanyak 761.000 liter, Mijen 408.000 liter, Kedungdowo 313.000 liter, Colo 31.000 liter, Karangampel 25.000 liter dan Kaliwungu 5.000 liter.
Eko menegaskan, penyaluran air bersih akan terus dilakukan dengan menyesuaikan kebutuhan di masing-masing wilayah terdampak. Penanganan tersebut dilakukan bersama berbagai pihak untuk membantu warga melewati kondisi kekurangan air.
“Selama masih ada wilayah yang membutuhkan, kami akan terus berupaya melakukan distribusi air bersih bersama seluruh pihak yang terlibat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi,” pungkas Eko.***
