KUDUS, ZONANEWS.ID – Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Kudus, Ahadi Setiawan mengungkapkan bahwa masih ada seratusan guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) yang masih dipertahankan untuk mengajar di sekolah.
Hal ini tentunya bertentangan dengan Surat Edaran Bupati (SE) Bupati Kudus Tahun 2022 terkait pelarangan rekrutmen non ASN di instansi pemerintah, baik itu dengan sandang tenaga kontrak, honorer, Guru Tidak Tetap (GTT) maupun wiyata bakti.
Namun, Ahadi menegaskan bahwa ada alasan mengapa PGRI Kudus sepakat untuk memutuskan tetap mempertahankan guru non ASN. Salah satunya, karena sekolah masih membutuhkan pengajar untuk mendidik para siswa.
“Kebutuhan guru di sekolah sangat tinggi, setiap bulan kita menyalurkan dana pensiun sekitar 35 guru, kalau tidak diimbangi dengan penanganan PPPK paruh waktu secara cepat ya jadi masalah baru, di samping itu ada perintah galak tidak boleh mengangkat honorer,” ujar Ahadi, belum lama ini.
Ada lebih dari 103 guru yang berstatus non ASN atau bukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang masih dipertahankan oleh sekolah di jenjang SMP. Lantaran keberadaan mereka masih sangat diperlukan untuk mengajar.
Ahadi juga menyebut telah meminta izin kepada Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kudus, untuk memperbolehkan tetap mempertahankan keberadaan mereka.
