Namun penataan jalur pendakian yang belum tertib serta minimnya pengelolaan keamanan menjadi persoalan yang diakui bersama sebagai “buah simalakama”.
Antusiasme pendaki tidak sebanding dengan kesiapan sistem mitigasi di lapangan.
Terkait regulasi, Pejabat Kepala desa Rahtawu, Sukono, menegaskan bahwa penyusunan produk hukum akan dilakukan bersama pihak Perhutani.
Saat ini telah tersedia Peraturan Desa (Perdes) tentang pungutan, namun perlu dilakukan penyempurnaan agar pengelolaan jalur pendakian berjalan lebih tertib.
“Produk hukumnya nanti kita bahas dan duduk bersama dengan Perhutani untuk menyusun SOP yang lebih jelas. Kita evaluasi mana yang perlu diperbaiki,” jelasnya. ***
