Karena tidak berani bertindak tanpa perintah atasan, para pekerja tetap bekerja meski dilarang Satpol-PP.
Setelah dihentikan, selanjutnya pemilik Galian C diarahkan untuk mengurus izin resmi ke Provinsi Jawa Tengah. Sebelum ada izin resmi, aktivitas pertambangan masih dilarang.
“Respon pemilik baik saat bertemu dengan kami. Mereka minta izin bisa cepat selesai, tapi Pemkab Kudus hanya bisa membantu KTTR (Kajian Teknis Tata Ruang),” ujar Arief.
Dihubungi terpisah, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris membenarkan bahwa penghentian aktivitas tambang tersebut merupakan perintah langsung darinya.
Pihaknya menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap aturan perizinan serta perlindungan terhadap lingkungan dan keselamatan masyarakat.
“Pokoknya sebelum pihak pengelola Galian C itu mengantongi izin resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kami tetap menghentikan segala aktivitas penambangan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sam’ani menegaskan komitmennya dalam menjaga tertib hukum dan tata kelola wilayah, khususnya dalam kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan atau melanggar regulasi yang berlaku.
“Jangan ada kompromi untuk aktivitas tambang ilegal yang bisa merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga. Pemerintah akan terus mengambil langkah tegas demi menjaga keamanan dan keberlanjutan daerah kita,” pungkas Sam’ani.***
