Menurutnya, selama ini pengelolaan sejumlah aset secara langsung oleh pemerintah justru membutuhkan biaya yang cukup besar.
Pendapatan yang masuk belum dapat disebut sebagai keuntungan karena masih harus dikurangi dengan berbagai pengeluaran operasional.
”Pendapatannya ada tapi belum dikurangi dengan biaya-biaya yang selama ini dikeluarkan untuk menunjang objek tersebut, tenaga kerja, listrik, air. Itu yang paling pokok,” jelasnya.
Saat ini proses penilaian masih berada pada tahap persiapan administrasi pengadaan. Setelah dokumen selesai, KJPP diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan untuk melakukan penilaian terhadap aset-aset tersebut.
Dengan tahapan itu, proses penilaian 10 aset ditargetkan rampung sekitar pertengahan November 2026.
Pemkab Kudus berharap optimalisasi tersebut dapat mengubah aset yang selama ini membutuhkan biaya menjadi sumber manfaat dan pendapatan bagi daerah.
Hasil penilaian KJPP nantinya akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan bentuk pengelolaan yang sesuai. ***
