Pun di area fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan, hingga taman.
Selama melakukan penertiban APK hari ini, Heru mengatakan ada sedikit kendala yang dialami. Karena posisi baliho yang cukup tinggi, Bawaslu Kudus membutuhkan mobil crane dari Dinas PKPLH untuk menyediakan tangga hidrolis guna melakukan pencopotan baliho sampai di bagian atas.
“Yang jelas kalau saat ini, penertiban terkait dengan APK yang ada di lokasi atau titik pemasangan di area yang memang sudah ditentukan dilarang sesuai PKPU,” tegas Heru.
Sejauh ini, Bawaslu Kudus dikatakan Heru mencatat ada 3.879 APK yang melanggar peraturan yang tersebar di 9 kecamatan.
Selama masa kampanye hingga 10 Februari 2023, Bawaslu Kudus juga akan melakukan dua kali penertiban APK lagi sebelum hari pemungutan suara pada 14 Februari 2023.***
