
Hingga Kamis, 22 Mei 2025, ada sebanyak 37 desa yang telah menerima SK Kemenkumham yang menjadi bukti legalitas koperasi. Sementara 95 desa dan kelurahan lainnya masih dalam proses dan ditarget rampung pada akhir Mei 2025 ini.
“Ini sudah 100 persen musdesus, nanti target alhir Mei semua koperasi sudah mendapat akta badan hukum,” ujarnya, Kamis, 22 Mei 2025.
Ia pun meminta agar seluruh desa dan kelurahan memaksimalkan potensi yang ada untuk kesuksesan program nasional ini. Untuk pendirian akta badan hukum sendiri, Kabupaten Kudus mendapatkan dukungan penuh dari Bank Jateng.
“Karena ini kebijakan pusat segera dilaksanakan, nanti kegiatannya seperti apa nanti sambil jalan, seperti untuk modal, rapat, termasuk tempat operasional bisa pakai bangunan eks SD regrouping atau aset milik desa lainnya,” tuturnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famni Dwi Arfana menambahkan bahwa pendirian Koperasi Merah Putih ini menjadi syarat untuk mencairkan Dana Desa (DD) Tahap II di masing-masing desq.
“Setelah SK Kemenkumham terbit, ini nanti menunggu arahan dari Kemenkeu karena salah satu syarat untuk mencairkan Dana Desa adalah ini. Sebagai upaya percepatan pembentukan koperasi desa dan keluraha,” katanya.
Ia menyebut, pengurusan akta badan hukum akan dilakukan oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK) yang seluruh biayanya dibantu oleh Bank Jateng. Famni menyebut, bantuan tersebut tidak hanya untuk Kudus, tapi se-Jawa Tengah.
“Jadi kita dapat dukungan dari Bank Jateng untuk pengurusan SK Kemenkumham. Harapannya akhir Mei 2025 ini selesai, untuk semua desa dan kelurahan di Kudus,” tambahnya.
Adapun unit bisnis yang bisa dijalankan dalam koperasi merah putih yakni, kantor koperasi, kios pengadaan sembako, unit bisnis simpan pinjam, klinik kesehatan, apotek, sistem pergudangan atau cold storage, dan sarana logistik. ***
