“Harapannya pemerintah bisa (menindalanjuti harapan-harapan perusahaan rokok),” ucap Dodiek.
Terlebih, lanjut Dodiek, saat ini kondisi industri rokok di Kudus juga mengalami penurunan. Utamanya produksi Sigaret Kretek Mesin (SKM), sudah banyak penurunan.
Menanggapi harapan-harapan dari perusahaan rokok di Kudus, Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi menampung dan akan segera mengirimkan laporan ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI.
“Saya juga punya langkah taktisuntuk mengentaskan persoalan yang dirasakan di wilayah Jawa Tengah,” kata Gubernur dalam rapat koordinasi.
Pemprov juga dikatakan Gubernur Luthfi akan membentuk Satgas Hubungan Inustrial yang bertugas untuk menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Jateng.
Sementara itu, Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris mengatakan bahwa Pemkab Kudus akan memperketat operasi-operasi peredaran rokok ilegal.
Bekerja sama dengan Kantor Bea Cukai Kudus serta TNI-Polri untuk mengurangi dan bahkan bisa menghilangkan peredaran rokok ilegal, terutama di luar Kudus karena rokok yang beredar di Kabupaten Kudus diyakini Bupati legal semua.
“Kemudian terkait kenaikan cukai, Gubernur juga akan mengusulkan moratorium agar tidak ada kenaikan tarif cukai rokok, dan kami juga akan melakukan langkah biar tidak terjadi gap harga yang terlalu,” kata Bupati.
Bupati Sam’ani mengatakan, pendapatan negara paling banyak bersumber dari cukai sektor rokok.
Pendapatan itu yang kemudian dibagikan ke daerah-daerah melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) bisa dimanfaatkan untuk semua kepentingan masyarakat.
Bisa untuk membangun jalan, meningkatkan pelayanan kesehatan, hingga pendidikan.***
