Tak Sekadar Administrasi, Laporan ProSN 2026 Jadi Cermin Kinerja Daerah Kabupaten Kudus

Bupati Kudus, Sam'ani Intakoris, Wakil Bupati, Bellinda Birton pimpin rapat di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

Selain itu, koordinasi lintas OPD juga diperkuat melalui forum rapat rutin, terutama dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan.

Di sektor perizinan, penyesuaian data dilakukan agar sesuai dengan standar operasional prosedur, termasuk percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

“Terkhususnya terkait percepatan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG),” tambahnya.

Bacaan Lainnya

Di bidang ketahanan pangan, pemerintah daerah menargetkan pemenuhan cadangan beras sebesar 64 ton pada tahun 2026, meskipun masih menghadapi keterbatasan anggaran.

Sementara itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga terus diperluas agar menjangkau lebih banyak masyarakat.
Tak hanya itu, pembaruan data juga dilakukan pada sektor pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

Seluruh laporan, termasuk perkembangan harga bahan pokok dan layanan kesehatan, diminta disusun secara lengkap sesuai ketentuan.

Sam’ani kembali mengingatkan bahwa kelengkapan dokumen menjadi hal yang tidak boleh diabaikan. Setiap laporan harus disertai bukti pendukung yang sah, termasuk tanda tangan pejabat terkait.

“Jangan hanya ada kegiatan, tapi laporan tidak lengkap. Semua harus terdokumentasi dengan baik,” tandasnya.

Dengan batas akhir pelaporan hingga 31 Maret 2026, Pemkab Kudus optimistis seluruh OPD dapat menyelesaikan kewajiban tepat waktu sekaligus meningkatkan kualitas penilaian kinerja ProSN tahun 2026.***