Sementara itu, Plt Kepala Disdag Kudus, Sancaka Dwi Supani memberikan respon terhadap keluhan pedagang tersebut. Penolakan membayar PKD yang dilakukan pedagang akan dibicarakan lebih lanjut.
Pihaknya menyebut, beberapa dari pedagang justru tidak mengetahui berapa besaran PKD yang harus dibayar olehnya. Namun, sudah berkoar-koar bilang keberatan, padahal sudah ada keringanan dari dinas terkait.
“Jangan waton ngomong. Seperti yang nunggak itu kan malah belum tahu aturan. lah kok bilang keberatan itu bayar berapa, tidak ngerti, artinya dia tidak tau aruran. Nanti kita musyawarahkan, kita koordinasikan sebaiknya gimana,” katanya.
Lebih lanjut, Supani membeberkan bahwa untuk pembayaran PKD untuk masing-masing kios di Pasar Baru dibebankan sebesar Rp 2.190.000 ribu per tahun. Namun, saat ini ada keringanan pembayaran dengan pemotongan sebesar 25 persen.
“Setelah keringanan 25 persen menjadi Rp 1.642.500 per kios dalam setahunnya,” tambahnya.
Sedangkan untuk pembayaran PKD los pasar, dibebankan sebesar Rp 438.000. Supani mengungkapkan bahwa ada keringanan juga untuk pembayaran PKD Los, menjadi Rp 328.500 untuk masing-masing los per tahunnya.
“Itupun masih belum bayar. Ada yang gak ngerti malah. Nanti kita koordinasikan sebaiknya gimana. Kita adakan pertemuan, terus maunya apa. Tentunya kalau sudah diturunkan kok masih berat, nanti kita musyawarahkan,” tukasnya. ***
