Sinergi Pemkab Kudus dan BPN Diperkuat, Dorong Pelayanan Pertanahan Lebih Cepat, Akurat, dan Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah.

Sinergi tersebut diarahkan agar proses administrasi yang berkaitan dengan peralihan hak dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat berlangsung lebih cepat, akurat, transparan, dan terintegrasi.

Penguatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemkab Kudus dan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus.

Bacaan Lainnya

Langkah ini sekaligus menjadi tindak lanjut Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan Menteri Dalam Negeri mengenai mekanisme penerimaan setoran dan penelitian SSPD BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah serta integrasi data pertanahan dan perpajakan.

Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan, kerja sama tersebut menjadi upaya pemerintah daerah untuk memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, hari ini kita tandatangani MoU antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Kantor BPN Kabupaten Kudus,” ujar Sam’ani, Jumat, 14 Agustus 2026.

Menurutnya, pelayanan pertanahan tidak hanya dituntut cepat, tetapi juga harus memiliki kejelasan prosedur, ketepatan data, transparansi, serta memberikan rasa keadilan kepada masyarakat.

Pemkab Kudus menargetkan proses peralihan hak dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari kerja. Sementara untuk layanan BPHTB, penyelesaian ditargetkan maksimal tiga hari kerja dengan catatan seluruh dokumen dan persyaratan telah dinyatakan lengkap.

“Bagaimana memberikan rasa jelas, rasa akurat, rasa keadilan dan pelayanan yang berkualitas,” katanya.

Dalam pelaksanaannya, permohonan BPHTB yang telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi akan segera diproses.

Apabila terdapat transaksi dengan nilai yang dinilai tidak wajar, persoalan NOP, perbedaan data, atau kondisi tertentu yang memerlukan penelitian, pemerintah daerah memiliki waktu paling lama tiga hari kerja untuk menyelesaikan pemeriksaan dan penetapan NPOP.

Sedangkan permohonan yang telah lengkap dan terintegrasi secara elektronik dapat diproses paling lama satu hari kerja.