Sinergi Pemkab Kudus dan BPN Diperkuat, Dorong Pelayanan Pertanahan Lebih Cepat, Akurat, dan Terintegrasi

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus memperkuat kolaborasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan perpajakan daerah. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

Untuk mendukung percepatan tersebut, Pemkab Kudus dan Kantor Pertanahan juga akan memperkuat pertukaran data melalui sistem elektronik, termasuk mekanisme host to host.

Data yang dapat diintegrasikan meliputi identitas wajib pajak, objek peralihan hak, nilai transaksi atau dasar pengenaan BPHTB, identitas PPAT, status penerimaan BPHTB, serta informasi pendukung lainnya.

Salah satu bagian penting dari integrasi tersebut adalah pemadanan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP).

Bacaan Lainnya

Dengan adanya keterhubungan data, perubahan kepemilikan tanah diharapkan dapat lebih mudah disinkronkan dengan administrasi perpajakan daerah.

“Setelah diadakan peralihan kepemilikan, pajaknya juga berubah, PBB-nya langsung berubah. Ini mungkin butuh waktu, tapi kita punya komitmen dengan kantor BPN bagaimana bisa melayani secepatnya, secara akurat, terintegrasi, terpercaya dan berkeadilan,” jelas Sam’ani.

Selain membangun integrasi sistem, Pemkab Kudus juga menyiapkan kanal pengaduan bagi masyarakat.

Fasilitas tersebut diharapkan menjadi sarana untuk menyampaikan berbagai kendala yang ditemui dalam proses pelayanan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan penggunaan jasa pihak ketiga.

Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus Heru Muljanto mengatakan terdapat tujuh layanan prioritas yang menjadi fokus dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan, target penyelesaian peralihan hak selama 10 hari kerja merupakan pembagian tahapan antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan.

“10 hari itu terbagi dari Pemda khususnya tiga hari, kemudian dua hari, dan kemudian untuk Kantor Pertanahan lima hari,” ungkap Heru.

Menurut Heru, pembagian waktu tersebut diharapkan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tahapan dan durasi pelayanan yang harus dilalui.

“Tujuannya untuk mendekatkan kepada masyarakat dan melayani masyarakat,” pungkasnya.***