Serikat Buruh Rokok Kudus Minta Aturan SKM Dikaji Ulang Demi Nasib Pekerja

PC FSP RTMM-SPSI Kudus menggelar aksi penolakan penambahan layer cukai. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC FSP RTMM-SPSI) Kudus menyatakan sikap menolak wacana penambahan layer (golongan) baru pada sigaret kretek mesin (SKM).

Meminta pemerintah mengkaji secara menyeluruh kebijakan dalam Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2025 tentang koordinasi penentuan batas maksimal kadar nikotin dan tar.

Bacaan Lainnya

Ketua PC FSP RTMM-SPSI Kudus, Sabar, menegaskan bahwa wacana penambahan layer baru berpotensi mengancam keberlangsungan pekerjaan buruh rokok, khususnya sektor sigaret kretek tangan (SKT) yang menyerap mayoritas tenaga kerja di Kudus.

“Kami menolak wacana penambahan layer baru pada SKM. Kalau nanti ada SKM golongan III dengan harga jual eceran lebih rendah dari SKT golongan IB, itu sangat berbahaya bagi kelangsungan pekerjaan anggota kami,” kata Sabar dalam pernyataan sikapnya, Jumat, 27 Februari 2026.

Ia menjelaskan, lebih dari 75 persen anggota PC FSP RTMM-SPSI Kudus bekerja di sektor SKT golongan IB. Dengan kondisi harga jual saat ini, sektor tersebut masih mampu bertahan dan memberikan peningkatan pendapatan bagi pekerja.

“Sesuai PMK Nomor 97 Tahun 2024, produksi SKT golongan IB cukup berkembang dan pendapatan pekerja meningkat. Kalau nanti ada layer baru di SKM dengan harga jauh di bawah SKT, konsumen pasti beralih ke rokok yang lebih murah,” ujarnya.

Sabar menilai, tujuan memerangi rokok ilegal tidak tepat jika dilakukan dengan menambah layer baru SKM. Ia menegaskan solusi utama seharusnya pada penegakan hukum.

“Untuk memerangi rokok ilegal, yang harus ditingkatkan adalah pengawasan dan penegakan hukum tanpa tebang pilih. Produsen rokok ilegal harus dipaksa patuh pada aturan, bukan malah membuat kebijakan yang membebani pekerja,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah tetap berencana menerapkan layer baru SKM, maka perlu dilakukan restrukturisasi harga jual eceran (HJE).

“Kalau tetap mau ada SKM golongan III, kami minta HJE-nya tidak boleh lebih rendah atau sama dengan SKT golongan IA dan IB. Ini bentuk keberpihakan pada sektor padat karya,” katanya.