Selain itu, PC FSP RTMM-SPSI Kudus juga menyoroti Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2025 tentang batas maksimal kadar nikotin dan tar.
Menurut Sabar, kebijakan tersebut harus dikaji secara komprehensif karena berdampak langsung pada pekerja industri hasil tembakau (IHT).
“Kami minta pemerintah memperhatikan semua aspek dan dampak negatif kebijakan ini secara menyeluruh. Jangan sampai kebijakan ini mengancam jaminan pekerjaan dan penghasilan anggota kami,” ujarnya.
Ia mengingatkan pengalaman buruk masa lalu saat diberlakukannya pembatasan kadar tar dan nikotin.
“Pemberlakuan PP Nomor 81 Tahun 1999 dan PP Nomor 109 Tahun 2012 dulu berdampak besar. Banyak anggota kami hanya bekerja dua sampai tiga jam per hari dan penghasilannya turun drastis karena sistem borongan,” jelasnya.
Sabar juga menekankan bahwa industri hasil tembakau, khususnya kretek, merupakan industri khas Indonesia dengan kandungan lokal lebih dari 95 persen.
“Industri kretek adalah produk budaya bangsa dan menjadi tulang punggung ekonomi Kudus,” tegasnya.
Ia menambahkan, pembatasan kadar nikotin dan tar juga berpotensi meningkatkan impor tembakau.
“Bahan baku dalam negeri rata-rata memiliki kadar tar dan nikotin tinggi karena iklim tropis. Kalau dibatasi seperti dulu, industri akan mencari tembakau impor. Ini akan merugikan petani tembakau dan cengkeh lokal,” katanya.
Atas dasar itu, PC FSP RTMM-SPSI Kudus mengajukan tiga tuntutan kepada pemerintah.
“Pertama, tim pelaksana Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2025 harus memperhatikan semua aspek secara komprehensif. Kedua, kementerian yang terlibat harus ditambah. Ketiga, suara pekerja dan petani tembakau serta cengkeh harus didengar sebelum kebijakan ditetapkan,” pungkas Sabar.***
