Pihaknya berharap, dengan penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2022 ini, penyusunan LKPD dari Pemkab Kudus ke depan dapat lebih baik sehingga predikat atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat kembali diraih Kabupaten Kudus.
“Harapannya tentu harus bisa lebih baik ke depannya, penyerahan LKPD ini sebagai pembelajaran jikalau masih terdapat koreksi untuk disempurnakan lagi. Semoga kita kembali meraih WTP ke depannya,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Hari Wiwoho menyebut ada empat kriteria yang menjadi fokus pemeriksaan BPK. Di antaranya, kesesuaian atas laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.
“Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) bertujuan memberikan opini tentang kewajaran laporan keuangan pada pemerintah daerah, dalam hal ini Kabupaten Kudus,” ungkapnya.***
