Terakhir, Ngadimin juga menyebut bahwa BPD di Kudus masih terkendala belum adanya fasilitas kantor sekretariat. Sehingga, selama ini, penyelenggaraan rapat masih dilakukan di rumah makan dan semacamnya.
“Tolong pemkab harus dipikirkan untuk kantor sekretariat BPD selama ini belum ada, sehingga kalau rapat di rumah makan,” tambahnya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kudus, M Hasan Chabibie memberikan tanggapan terkait permintaan BPD tersebut. Sejatinya, permintaan itu sudah diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.
“Tapi kan saat itu belum ada hasil, kebetulan di tahun 2025 belum masuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), nanti akan upayakan lagi (APBD) Perubahan Tahun 2025,” tuturnya.
Lantaran pada saat pembahasan APBD Perubahan Tahun 2025 sudah dijabat oleh Bupati dan Wakil Bupati, lanjut Hasan, pihaknya akan menitipkan pengusulan tersebut kepada Dinas PMD, agar permintaan BPD dapat terealisasi. ***
