“Lah kenapa pendapatannya (BLT) kok cuma empat kali, lalu sisanya mau dikemanain. Itu nanti klarifikasi ke sana. Kita tidak nuntut neko-neko lah, yang penting duit ceto dan kemananya jelas,” tuturnya.
Menurut penuturannya saat rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, menjelaskan bahwa DBHCHT, khususnya yang dialokasikan untuk BLT bagi pekerja rokok diperbolehkan untuk silpa, namun tidak boleh untuk dialihkan ke infrastruktur.
“Kalau pun nanti sisa itu boleh ke masyarakat lain, terutama disabilitas sama orang tidak mampu di lingkungan perusahaan, aturannya seperti itu,” tandasnya.
Akan tetapi apabila ada wacana untuk semisal dipergunakan dalam kegiatan infrastruktur, maka pihaknya akan menanyakan hal tersebut ke Bupati Kudus. Targetnya untuk minggu depan, Subaan akan memberikan surat tersebut agar kerancuan dalam masyarakat menemukan jawaban.
“Jadi biar teman-teman pekerja itu tidak bertanya terus, kemarin dapat enam kok ini dapat empat. Padahal alokasi dana besar ini dari pada tahun kemarin. Kita mau minta klarifikasi,” katanya. ***
