Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa formasi PPPK memang lebih banyak diperuntukkan bagi tenaga profesional dengan pengalaman kerja. Selain itu, usia maksimal pendaftar PPPK juga lebih tinggi dibandingkan CPNS.
“Biasanya untuk perekrutan PPPK itu juga untuk orang-orang yang sudah punya keahlian dan dijadikan pejabat fungsional,” imbuhnya.
Putut menyebutkan bahwa jumlah PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus saat ini tercatat sebanyak 1.999 orang. Perekrutan pertama dimulai pada tahun 2021, sehingga pada tahun 2026 mendatang akan dilakukan evaluasi kontrak.
Evaluasi tersebut akan berdasarkan pada SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) dan laporan dari OPD masing-masing. Kalau ada pelanggaran disiplin, nanti harus dilaporkan dahulu ke PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
“Kalau memang ada pelanggaran berat, maka bisa saja kontrak kerjanya tidak diperpanjang. Tapi di Kudus sejauh ini belum ada pelanggaran berat dari PPPK, bisanya ya karena pelanggaran disiplin seperti absensi telat,” tambahnya. ***
