“Dari sudut pandang hukum, deklarasi kades itu melanggar peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,” ungkap Ahmadi, yang juga merupakan mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pati, Senin, 24 Juni 2024.
Undang-undang tersebut mengatur bahwa kades dilarang terlibat dalam aktivitas politik karena berpotensi menyalahgunakan wewenang jabatan.
“Tepatnya pasal 29 ayat C, yang menyebutkan bahwa kades dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, dan tanggung jawabnya,” jelas Ahmadi.
“Di pasal sebelumnya juga disebutkan bahwa wewenang kepala desa adalah mengembangkan desa. Kegiatan mendukung calon politik tidak termasuk dalam wewenangnya,” lanjutnya.
“Secara logika hukum, jika tidak diatur dalam kewenangannya, maka itu merupakan pelanggaran dan kades tersebut menyalahi aturan,” pungkas Ahmadi. (***)
