Famny menegaskan, koordinasi tersebut diperlukan untuk memastikan besaran bantuan yang nantinya ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Di sisi lain, Sam’ani juga mengingatkan pemerintah desa agar tidak hanya berfokus pada persiapan pilkades. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, terutama di wilayah rawan banjir, perlu menjadi perhatian bersama.
Pemerintah desa diminta mengantisipasi potensi genangan dan banjir sekaligus memperhatikan persoalan sampah, ketahanan pangan, serta pemeliharaan jalan. Berbagai kebutuhan tersebut perlu ditangani berdasarkan skala prioritas, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
Untuk infrastruktur jalan yang menjadi kewenangan kabupaten, Sam’ani meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus melakukan pengecekan lapangan serta kajian teknis sebelum menentukan langkah penanganan.
Ia mencontohkan usulan peninggian jalan di kawasan rawan banjir yang perlu dikaji secara menyeluruh agar tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat sekitar.
“Peninggian itu perlu ada kajian-kajian. Jangan sampai ditinggikan, tetapi akhirnya air malah masuk ke rumah warga,” tegasnya.
Selain itu, pembangunan embung dan normalisasi sungai dapat diusulkan kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya penanganan banjir jangka panjang.
Dalam pertemuan tersebut, Pemkab Kudus juga menekankan pentingnya verifikasi data penerima bantuan sosial. Pemerintah desa diminta berkoordinasi dengan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta Dinas Sosial P3AP2KB agar warga yang memenuhi kriteria dapat diusulkan melalui mekanisme pendataan yang berlaku.
Melalui koordinasi tersebut, Pemkab Kudus berharap persiapan pilkades 2027 dapat berjalan terencana dengan dukungan anggaran yang sesuai kemampuan fiskal. Pada saat yang sama, pemerintah desa diharapkan tetap menjaga kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai persoalan di wilayah masing-masing.***
