Kemudian menanggapi adanya SK Bupati untuk tidak melakukan pelantikan terlebih dahulu karena masih ada proses hukum yang berlangsung, Adrian mengatakan bahwa yang bersengketa adalah Pansel dan Panitia Pelaksana. Sedangkan urusan antara Pansel dan Panitia Pelaksana sudah selesai sebelumnya.
“Loh yang sengketa siapa kan gitu, Pansel dan panitia pelaksana sudah selesai kok, urusan sudah selesai, hanya soal persoalan pelantikan saja, lah kok ditahan, ini pertanyaan saya,” ucap Adrian.
Lebih lanjut, pihaknya mempertanyakan apakah Bupati Kudus memiliki kewenangan langsung untuk seleksi Perades. Jika bupati memiliki hak untuk mengatur juknis, apakah bupati juga memiliki hak untuk menunda?. Hal itulah yang dipertanyakan kuasa hukum dari FISIP Unpad tersebut.
Terlebih pihak yang berwenang melantik adalah kepala desa, lalu pihak yang mengawasi pelantikan adalah camat.
“Sekarang apa yang menjadi persoalan untuk penundaan? Apakah karena masih ada perkara? Kalau penundaan karena perkara, waduh bisa rusak. Perkara ini selesai kapan, tidak ada kepastian hukum. Itu kan bisa banding, bisa kasasi, bisa bertahun-tahun berjalan. Sementara kepentingan masyarakat yang harus diutamakan. Sebagai pemimpin berpikirnya seharusnya begitu, kepentingan masyarakat didahulukan. Untuk itu bisa melihat arah gugatan, apakah akan menemukan kebenaran,” jelasnya.
Di samping itu menurutnya, hasil seleksi Perades saat itu pun sudah sesuai peraturan yang ada. Mereka yang terpilih telah mengikuti tahapan dan diangkat sesuai peraturan perundangan-undangan, apalagi tujuan pelantikannya adalah untuk kepentingan masyarakat.
Pihaknya pun dengan tegas mengatakan, gugatan yang diajukan Pansel Perades untuk formalitasnya sudah selesai. Tapi jika ingin mengajukan gugatan baru, Adrian mempersilakan karena itu urusan lain.***
