Pertama mereka meminta agar hasil ujian dengan sistem Computer Assisted Test (CAT) oleh Unpad dibatalkan.
“Kedua, kami meminta agar adanya ujian ulang perangkat desa yang diampu pihak ketiga yaitu Unpad,” katanya saat dimintai keterangan.
Tuntutan yang ketiga, mereka menganggap bahwa Unpad dalam penyelenggaraan ujian tidak profesional. Keempat, para peserta ujian Perades berharap Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus jangan membisu. Kelima, mereka meminta agar Bupati Kudus bisa tegas menanggapi polemik yang sedang terjadi.
“Bahwasanya apa, bupati ini diuji oleh Perbub-nya. Yang selama ini telah diinjak-injak oleh pihak ketiga (Unpad) tersebut. Karena sudah jelas pihak ketiga tidak melakukan dengan baik PKS (perjanjian kerjasama),” terangnya.
Terlebih dalam pasal yang mengharuskan perguruan tinggi mengumumkan nilai secara real-time. Namun nyatanya tidak dilakukan Unpad.
Termasuk Unpad tidak menggunakan passing grade 60, tapi menggunakan skor dalam menilai hasil ujian peserta seleksi Perades di Kudus.
Sejauh ini, beberapa desa juga telah menyampaikan sanggahannya melalui panitia seleksi tingkat desa untuk ditujukan ke Unpad. Namun, jawaban Unpad dinilai tidak memuaskan.
Bahkan gugatan resmi juga sudah dilakukan sebagian peserta yang merasa dirugikan menggandeng LBH GP Ansor Kudus.
Bila nanti tidak ada tindaklanjut terkait aksi yang dilakukan hari ini, para peserta mengancam akan melakukan aksi lebih besar lagi. Hingga lima tuntutan yang mereka inginkan direalisasikan.***
