Perkuat Toleransi, Pemkab Kudus Dorong Penghayat Kepercayaan Jaga Persatuan dan Kerukunan

Pembinaan Penghayat Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Pendapa Belakang, Kabupaten Kudus. (Foto: Ayu Devi/Zonanews.Id)

Keberadaan penghayat kepercayaan telah mendapatkan ruang dalam administrasi kependudukan, termasuk melalui pencantuman keterangan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa pada kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sementara itu, Plt Kasi Intel Kejaksaan Negeri Kudus, Bagus Ahmad Faroby, menuturkan kegiatan PAKEM juga dimanfaatkan untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan keyakinan.

Menurutnya, toleransi dan persaudaraan perlu terus diperkuat agar keberagaman tidak berkembang menjadi sumber konflik di masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Perbedaan bukan menjadi alasan untuk kita tidak bersatu. Bagaimanapun juga, kita dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan nilai-nilai Pancasila harus kita utamakan,” jelasnya.

Dalam kegiatan tersebut, peserta juga mendapatkan pesan mengenai pentingnya gotong royong, kepedulian sosial, serta penggunaan media sosial secara bijak. Masyarakat, khususnya generasi muda, diingatkan agar tidak mudah menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Generasi muda juga didorong menggunakan media sosial secara positif dan tidak menyebarkan berita bohong, hoaks, fitnah maupun konten yang berpotensi memicu kegaduhan di masyarakat,” tukasnya.

Kejaksaan Negeri Kudus turut memberikan pemahaman mengenai perkembangan regulasi yang berkaitan dengan penghayat kepercayaan. Salah satunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang menjadi salah satu dasar pengakuan terhadap penghayat kepercayaan dalam administrasi kependudukan.

Ia juga menjelaskan mengenai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional sejak 2 Januari 2026. Dalam aturan tersebut terdapat ketentuan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kehidupan beragama dan kepercayaan.

“Dulu KUHP yang lama hanya menyertakan agama, sekarang KUHP yang terbaru ada kata-kata kepercayaan. Ini salah satu bentuk pengakuan pemerintah kepada aliran kepercayaan masyarakat,” katanya.

Ia berharap pemahaman mengenai aturan hukum tersebut dapat membantu mencegah tindakan intoleransi. Penanganan persoalan di tengah masyarakat juga diharapkan tidak hanya mengedepankan aspek penindakan, tetapi turut memperhatikan penyelesaian yang bersifat restoratif.

Pembinaan melalui PAKEM diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan harmonis antara penghayat kepercayaan dengan kelompok masyarakat lainnya.

“Harapannya, dengan adanya kegiatan ini toleransi dan kerukunan semakin kuat, sehingga perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk menjaga persaudaraan dan persatuan di Kabupaten Kudus,” pungkasnya.***