Sebab itu, pihaknya meminta beberapa poin di Ranperda CSR diperbaiki. Terutama dalam hal minimal CSR yang dikeluarkan perusahaan harus berapa persen dari yang mereka miliki.
Suyitno pun yakin bahwa perusahaan-perusahaan di Kudus telah memahami kewajibannya dalam memberikan CSR. Hanya saja yang dibutuhkan saat ini adalah wadah agar CSR bisa memiliki wadah yang dipercaya masyarakat Kudus.
“Kalau ada wadahnya, pasti akan lebih semangat meningkatkan CSR-nya untuk masyarakat, yang belum bisa terinsipirasi untuk ikut. Jadi gak perlu dibatasi, nyumbang kok dibatasi,” terang owner perusahaan yang sudah berdiri di Kudus sejak 2012 lalu itu.
Sementara itu, Public Manager PT Djarum Purwono Nugroho mengaku akan mengikuti apapun yang nantinya menjadi Perda CSR. Untuk saat ini, PT Djarum dikatakannya akan tetap melakukan CSR sebagaimana yang berjalan sampai saat ini.
“Apapun bentuk jadinya nanti, Djarum tetap melakukan CSR sebagaimana yang berjalan saat ini,” ungkapnya.
Di sisi lain, Sekretaris Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Kudus, Abdullah Zaim meminta agar poin-poin di Ranperda CSR dikaji ulang. Sebab ada beberapa poin yang dinilai Kadin Kudus perlu adanya pembahasan lebih lanjut.***
