Pemotongan Dana Transfer Ancam Infrastruktur Kudus, Dinas PUPR Kejar Alternatif Pendanaan

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo. (Nila/Zonanews.id)

KUDUS, ZONANEWS.ID — Rencana pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah terancam mengganggu pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Kudus.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo mengatakan bahwa anggaran untuk Dinas PUPR Kudus akan berkurang minimal 50 persen.

Pengurangan tersebut karena Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dari pusat untuk kabupaten akan dipotong sekitar 50 persen. Kemudian untuk Dana Alokasi Khusus (DAK), menurut Harry kemungkinan besar Dinas PUPR Kudus tidak akan mendapat sepeserpun.

Bacaan Lainnya

“Bahkan bisa jadi lebih dari 50 persen (penguruangan), karena pembagian anggaran dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang lain, terutama yang mandatori seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga kami (Dinas PUPR) menyesuaikan,” kata Harry pada Senin, 29 Desember 2025.

Ia melanjutkan, salah satu pembangunan yang terancam gagal dikerjakan adalah penggantian jembatan merah di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kudus.

Meski demikian, Dinas PUPR Kudus tetap akan berupaya melanjutkan pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya dengan mencari sumber pendanaan lainnya. Baik itu terkait penggantian jembatan maupun melanjutkan rehabilitasi Jalan R Agil Kusumadya yang tahun 2025 ini baru dikerjakan separuh.

Harapan utama dinas, rehabilitasi lanjutan Jalan R Agil Kusumadya hingga jembatan bisa dianggarkan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD), pertimbangannya karena keuangan di pemerintah pusat lebih banyak.

“Saat ini kami berupaya mengajukan Inpres (IJD). Tidak hanya jembatan dan jalan, tapi drainase dan pengairan juga,” ujar Harry.

Namun apabila usulan IJD tidak disetujui, Dinas PUPR Kudus akan tetap berupaya dengan mengoptimalkan anggaran rutin yang dimiliki.