Pemotongan Dana Transfer Ancam Infrastruktur Kudus, Dinas PUPR Kejar Alternatif Pendanaan

Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kudus, Harry Wibowo. (Nila/Zonanews.id)

Bahkan bila diperlukan, Dinas PUPR juga akan menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan di Kudus agar bisa berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur di sekitar pabrik melalui CSR (Corporate Social Responsibility) atau tanggung jawab sosial perusahaan.

“Seperi di ruas Jalan Panjang-UMK, teman-teman perusahaan partisipasi CSR dalam bentuk drainase, karena di situ drainase belum maksimal,” ungkap Harry.

Sebelumnya, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah (BPPKAD) Kudus memperkirakan, alokasi TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) tahun anggaran 2026 dari pemerintah pusat ke Kabupaten Kudus akan ada selisih atau pengurangan sekitar Rp 357 miliar.

Bacaan Lainnya

Dari Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tahun 2026 Pemkab Kudus sekitar 1,212 triliun, alokasi pendapatan transfer daerah dari pemerintah pusat diperkirakan akan menjadi Rp855 miliar atau ada selisih kurang lebih Rp357 miliar.

Menanggapi rencana pemotongan TKDD tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupatebn Kudus, Masan menyampaikan, perlu adanya kerja keras dalam rangka mereviu kembali atau menyusun kembali Rancangan APBD Kudus tahun anggaran 2026 sebelumnya yang sudah terselesaikan.

“Yang sudah terselesaikan mulai kita tata ulang, karena jumlah penurunan dana transfer pemerintah pusat sangat signifikan,” katanya.

Selanjutnya, pihak eksekutif maupun legislatif di Kudus akan bekerja keras membuat skala prioritas untuk anggaran-anggaran yang bisa diefsiensi atau tidak.

“Mau tidak mau, karena pemotongan dana transfer begitu besar, kita harus bekerja keras untuk menyesuaikan,” tegasnya.***