Untuk saat ini, Tegar mengatakan bahwa pendampingan Kejaksaan berkaitan dengan gedung perpustakaan berkaitan dengan pekerjaan tanah uruk.
Kemudian untuk pekerjaan selanjutnya, Tegar mendapat informasi apakah akan dilakukan pendampingan lebih lanjut atau tidak.
“Tergantung dari dinas terkait, apakah akan kembali mengajukan permohonan lagi atau tidak,” katanya.
Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Arpusda Kudus, Fiza Akbar menyampikan, dengan pendampingan dari Kejaksaan, diharapkan tidak terjadi hal-hal yang keliru.
Dalam pekerjaan selanjutnya, Fiza berencana meminta pendampingan lagi dari Kejaksaan.
“Sampai semuanya selesai (pembangunan gedung perpustakaan), rencananya akan meminta pendampingan dari Kejaksaan,” ungkapnya.
Pj Bupati Kudus, Muhammad Hasan Chabibie menyampaikan, agar kasus di SIHT tidak terulang, pihaknya meminta semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kudus untuk minta tolong pendampingan dari Inspektorat dan Kejaksaan Negeri Kudus.
Tujuannya agar semua proyek strategis di tahun 2024 ini berjalan sesuai dengan asas good governance dan bisa dimanfaatkan maksimal nantinya.
“Kalau ada kendala, minta nasehat dari APH (Aparat Penegak Hukum) atau Inspektorat agar semuanya berjalan lancar,” tegas Hasan Chabibie.***
