Hal ini dinilai penting untuk menunjang profesionalisme dalam mengelola keuangan dan pembangunan desa secara modern dan berbasis data.
Merespons permintaan tersebut, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menyatakan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 bisa saja dilakukan, namun dengan beberapa syarat.
Salah satunya, desa harus berstatus sebagai Desa Mandiri dan memiliki sistem administrasi yang lengkap melalui IPPD (Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa).
“Ada beberapa opsi untuk pemberian tunjangan, bisa dari dana desa, gaji pokok, atau kolaborasi. Namun semua itu butuh prasyarat, salah satunya kelengkapan IPPD dan status desa mandiri,” ujar Sam’ani.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kudus, Famny Dwi Arfana, menyebut bahwa rencana pemberian THR dan gaji ke-13 bisa direalisasikan mulai tahun 2026 mendatang.
“Tentu dengan catatan, desa harus memenuhi kriteria penilaian, mulai dari administrasi yang tertib hingga laporan keuangan SPJ yang lengkap,” jelasnya.
Penilaian kedisiplinan perangkat desa juga akan menjadi faktor penting dalam proses pengajuan tunjangan tersebut. ***
