“Jadi penyelenggaranya tetap sama, dengan perguruan tinggi yang sama,” tegasnya.
Di samping itu, selama proses ujian awal ini ada 3 materi yang diujikan. Dian merincikan, materi ujian meliputi ujian psikotes, ujian pengetahuan umum, dan ujian pengetahuan khusus.
Pengetahuan umum ada PPKn, Bahasa Indonesia, Matematika, IPS, dan Kepemimpinan. Lalu untuk ujian khusus berupa regulasi-regulasi berkaitan pemerintahan dan tugas pokok dan fungsi.
Untuk proses penilaian, semua juga merupakan tanggungjawab dari pihak penyelenggara. Pihak Dinas dikatakan Dian hanya memastikan bahwa proses seleksi perangkat desa sesuai dengan peraturan daerah yang ada.
“Penyelenggara sudah di ranah pihak penyelenggara. Kami sifatnya memfasilitasi dan mengingatkan. Secara teknis, semua ada di perguruan tinggi masing-masing,” terangnya.
Pihak dinas juga sudah menyampaikan surat imbauan terkait penyelenggaraan seleksi perangkat desa. Meminimalisir pelanggaran dengan menjaga integritas pada semua stakeholder terkait.
Panitia penyelenggara, kabupaten, desa, serta peserta bersama saling menjaga komitmen dan integritas. Tidak ada praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Sebagai upaya penyelenggaraan proses seleksi secara transparan, akuntabel, dan mendapatkan perangkat desa yang berkualitas.***
