Sebab menurutnya, keputusan untuk segera melantik pejabat merupakan hasil keputusan dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
“Kalau perlu dilantik sekarang ya kita lantik, mungkin yang senior butuh dipromosikan ya monggo, kita ngikut saja,” ucapnya.
Karena, Hartopo melanjutkan, setiap BKPSDM mengajukan untuk mutasi maupun promosi jabatan harus ada 3 nama yang diajukan termasuk mereka harus memiliki trade record. Sehingga dalam penilaian bisa lebih obyektif.
Di samping itu, Hartopo juga memohon maaf kepada semua ASN di Kudus yang pernah dimutasi selama Hartopo menjadi Bupati Kudus.
Sebagai manusia biasa, Hartopo tidak bisa memastikan semua orang ikhlas saat dimutasi.
“Barangkali ada rolling (mutasi jabatan) belum tentu semua mau, manusia tidak selalu sempurna, maka saya mohon maaf. Di samping saya sendiri mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memimpin,” ungkap Hartopo.
Meski demikian, Hartopo mendapatkan informasi bahwa masih banyak jabatan yang kosong. Terlebih pejabat di eselon IV yang harus segera diisi.
Sebagai informasi, ada sejumlah eselon II yang dimutasi selain Adi Sadhono Murwanto.
Yakni ada Agus Budi Satriyo kini menjadi Sekretaris DPRD Kudus, Eko Djumartono sebagai Inspektur Kabupaten Kudus, lalu Djati Solechah sebagai Kepala Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.
Kemudian ada dr. Abdul Hakam menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah drm Loekmono Hadi Kudus. Terakhir ada Tony Prasetyo yang kini menjadi Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat Kabupaten Kudus.***
