“Agar peristiwa serupa tidak terjadi di tempat lain, pemerintah bisa hadir dengan memfasilitasi pendampingan, sosialisasi terkait standarisasi pembangunan, dan lainnya,” jelas Mukhasiron.
Sebab itu, menurutnya, pemerintah sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban untuk berkontribusi pada pesantren, salah satunya dengan menggratiskan retribusi PBG-SLF.
Terlebih Ponpes merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia yang selama ini mandiri dan tidak bergantung pada pemerintah.
“Penyerahan perdana PBG gratis oleh Pemkab Kudus diawali dari Pondok Pesantren Tahfidz Yanbu’ul Qur’an, diserahkan langsung oleh Bupati dan diterima KH Ulin Nuha Arwani,” ungkap Mukhasiron.
Kemudian disinggung mengenai pendampingan teknis pembangunan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Mukhasiron juga mendukung rencana tersebut.
Setelah Kantor Kemenag Kudus memberikan data valid tentng Ponpes yang akan melakukan pembangunan, baik secara swakelola atau melalui bantuan pemerintah, nanti akan dibentuk tim-tim yang akan memberikan pendampingan pembangunan.
Sebelumnya, usulan retribusi PBG-SLF gratis hingga pendampingan teknis pembangunan oleh Dinas PUPR bertujuan untuk menciptakan bangunan yang nyaman dan aman untuk semua orang dengan kontruksi bangunan yang benar.
“Khususnya kepada Pondok Pesantren yang memuat banyak orang, harus ada perhatian khusus,” kata Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris.***
