Mantan Kades Undaan Lor Tersangka Korupsi Dana Desa Ditahan Kejari Kudus

Kasi Pidsus Kejari Kudus, Bambang Sumarsono (kiri). (DOKUMEN)

Lalu, dana tersebut digunakan oleh Pemdes Undaan Lor untuk membiayai beberapa kegiatan di desa, baik fisik maupun non fisik.

“Dalam perkara ini diduga tim pelaksana desa (TPK) tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diatur didalam undang-undang,” jelasnya.

Ia menyebut, tersangka EP selaku Kepala Desa Undaan Lor saat itu dinilai mengelola langsung keuangan desa yang digunakan untuk beberapa kegiatan. Pengelolaan itu pun diduga tidak sesuai dengan spesifikasi.

Bacaan Lainnya

“Sehingga terjadi kerugian keuangan negara atau daerah, dalam hal ini Pemdes Undaan Lor,” ujarnya.

Perkara ini pun mengacu pada Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus oleh Inspektorat Kudus Nomor 700/17/08.01/2021 tanggal 5 Maret 2021 terhadap kegiatan pembangunan yang dibiayai dari dana bantuan keuangan Gubernur Jawa Tengah dan dana desa Undaan Lor tahun anggaran 2019.

“Dalam laporan itu disebutkan pada pokoknya telah ditemukan kelebihan bayar atau lebih pertanggungjawaban sebesar Rp 259.179.443,” bebernya.

Lebih lanjut, pengelolaan keuangan desa harus berpedoman dengan Peraturan Menteri DalamĀ  Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Selain itu, juga perlu mengacu pada Perbup Kudus Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Perbup Kudus Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa serta Peraturan lain yang terkait.