Ia menambahkan, proyek tersebut telah dimulai sejak sebelum momentum Lebaran. Akan tetapi, distribusi material yang belum lancar membuat proses pengerjaan di lapangan membutuhkan waktu tambahan.
Sebagai bagian dari evaluasi, PUPR Kudus juga akan membenahi sistem jaminan proyek. Salah satu kebijakan yang akan diterapkan adalah mengarahkan penggunaan bank milik pemerintah sebagai penjamin proyek.
“Selama ini jaminan banyak menggunakan bank umum. Ke depan kami arahkan ke bank pemerintah seperti Bank Jateng, supaya lebih mudah dikontrol jika terjadi wanprestasi,” tegas Harry.
Selain itu, pihaknya memastikan bahwa proses perizinan tetap dilakukan secara bertahap dan sesuai prosedur yang berlaku. Hal ini untuk menjaga ketertiban administrasi serta memberikan kepastian hukum bagi setiap proyek yang berjalan.
“Perizinan tetap harus sesuai aturan. Kami ingin semua pekerjaan tertib secara administrasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” tambahnya.
PUPR Kudus berharap, dengan pengawasan yang lebih ketat, pembangunan jaringan fiber optik dapat berjalan optimal dan mampu meningkatkan kualitas infrastruktur digital di Kabupaten Kudus, sehingga kebutuhan masyarakat terhadap akses internet semakin terpenuhi.***
