KUDUS, ZONANEWS.ID – Mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan UKM Kudus, RKHA, dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara atas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara pada September 2025.
Namun, enam bulan kemudian, tepat pada bulan Lebaran Februari 2026, ia diberikan cuti bersyarat.
Kepala Subseksi Pelayanan Tahanan Rutan Kelas IIB Kudus, Rifqi Nabris, menyatakan bahwa RKHA menerima surat keputusan cuti bersyarat pada awal Ramadan 2026 dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan RI.
Dengan keputusan ini, RKHA dinyatakan bebas bersyarat dan tak perlu menjalani sisa masa tahanannya di Rutan Kelas IIB Kudus.
Cuti bersyarat diberikan sebagai bagian dari upaya pembinaan di luar lapas bagi narapidana yang dipidana selama satu tahun ke bawah atau telah menjalani minimal dua pertiga masa pidana, yaitu enam bulan.
Hal ini memungkinkan narapidana untuk tetap diawasi sambil mengikuti kehidupan masyarakat.
Rifqi menjelaskan, keputusan cuti bersyarat diberikan karena RKHA telah mengikuti program pembinaan dengan baik selama di Rutan. Selain itu, terpidana juga lolos dalam asesmen risiko sehingga berhak mengajukan integrasi pemasyarakatan.
Integrasi pemasyarakatan memungkinkan narapidana menjalani program pembinaan di luar lapas.
