“Menjadi tugas penting monitoring agar berjalan dengan baik. Laksanakan secara hati-hati karena ini menjadi perhatian banyak pihak,” pesannya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kudus, Masan, menyebut pelaksanaan ujian pengisian perangkat desa bisa dibilang tinggal menghitung hari. Maka dari itu, persiapan yang konkret harus segera dilakukan. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik temu dengan menghasilkan kesepakatan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa.
“Maka fokus untuk menyelesaikan, mulai dihitung kampus mana yang siap bekerja sama. Karena kalau tidak selesai nanti masyarakat bisa tidak percaya,” imbuhnya.
Sebagai fasilitator, Kepala Dinas PMD Kudus, Adi Sadhono melaporkan bahwa pertemuan ini melibatkan enam narasumber dari perguruan tinggi dan 90 kepala desa. Pada tahapan pertama, sudah ada 20 desa yang sudah punya kepastian kerja sama dengan perguruan tinggi, sedangkan 70 lainnya belum. Dirinya mendorong agar proses tersebut segera terselesaikan, mengingat pelaksanaan ujian sudah dekat, pada 14 Februari nanti.
“Dari 90 desa ada 252 formasi. Sampai tahapan pertama ada 20 desa yang sudah kerja sama, dan 70 desa belum ada kepastian kerja sama dengan perguruan tinggi,” ungkap Adi.
Setidaknya enam perguruan tinggi yang hadir hari ini meliputi : Universitas Soedirman, Universitas 17 Agustus, Universitas Padjadjaran, Universitas Stikubank, Universitas Muhammadiyah Semarang, dan Politeknik Negeri Semarang.
Lalu ada dua perguruan tinggi yang belum bisa hadir kali ini, namun tetap bekerjasama dengan Pemkab Kudus dalam penyelenggaraan proses seleksi perangkat desa. Yakni Universitas Diponegoro Semarang dan UIN Walisongo Semarang.***
