KUDUS, ZONANEWS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus memastikan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui berbagai mekanisme perencanaan akan terus dikawal hingga masuk dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027.
Komitmen tersebut disampaikan Ketua DPRD Kudus Masan setelah DPRD bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna.
Masan mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS menjadi salah satu tahapan penting sebelum pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027.
Berbagai aspirasi masyarakat yang diperoleh melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), reses anggota DPRD, maupun pembahasan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) akan menjadi bahan dalam menentukan program prioritas.
“Karena kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas, maka usulan dari masyarakat mulai musrenbang, reses dan sebagainya kita rampungkan, kita masukkan,” ujar Masan, Jumat, 14 Agustus 2026.
Ia menegaskan, DPRD tidak ingin aspirasi masyarakat hanya berhenti pada tahap perencanaan. Dalam pembahasan APBD 2027, pihaknya akan kembali melihat program-program yang telah diusulkan untuk memastikan kebutuhan masyarakat mendapatkan dukungan anggaran sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Agar supaya di pembahasan APBD 2027, apa yang diaspirasikan akan bisa direalisasikan,” katanya.
Menurut Masan, proses menuju kesepakatan KUA-PPAS 2027 telah melalui sejumlah pembahasan. DPRD melakukan rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kudus.
Selanjutnya, komisi-komisi DPRD menggelar rapat kerja dengan OPD sesuai bidang masing-masing. Pembahasan kemudian dilanjutkan melalui rapat konsultasi pimpinan komisi bersama Banggar.
“Serangkaian rapat pembahasan KUA dan PPAS TA 2027 telah dilaksanakan. Pertama rapat Banggar bersama TAPD Kabupaten Kudus, kedua rapat kerja komisi-komisi dengan OPD terkait, rapat konsultasi pimpinan komisi dengan badan anggaran,” jelasnya.
Dalam menentukan prioritas, kondisi kemampuan keuangan daerah juga menjadi perhatian DPRD. Masan menyebut asumsi pendapatan daerah, khususnya dana transfer, belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
