KUA-PPAS 2027 Disepakati, DPRD Kudus Kawal Aspirasi Masyarakat hingga APBD

Penandatanganan nota kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan DPRD tentang KUA-PPAS tahun 2027. (Foto: Istimewa)

Kondisi tersebut membuat DPRD perlu melakukan seleksi terhadap berbagai program yang akan memperoleh alokasi anggaran. Program yang dinilai mendesak dan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat akan menjadi perhatian utama.

“Sehingga kami tetap melakukan apa yang memang mendesak dan prioritas, di antaranya infrastruktur, pendidikan, kesehatan,” ungkapnya.

Masan menilai sektor kesehatan dan pendidikan harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan pelayanan dasar masyarakat.

Bacaan Lainnya

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur juga diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi dan pelayanan publik.

“Yang utama kan kesehatan masyarakat harus terpenuhi, termasuk pendidikan. Kebutuhan dasar harus kita selesaikan,” tegasnya.

Dengan disepakatinya KUA-PPAS 2027, tahapan selanjutnya adalah pembahasan RAPBD. DPRD akan membedah lebih rinci program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang nantinya dituangkan dalam APBD Kabupaten Kudus 2027.

Sementara itu, Bupati Kudus Sam’ani Intakoris mengatakan penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS 2027 telah dilakukan sesuai jadwal.

“Alhamdulillah hari ini, Kamis, 13! Agustus 2026 bersama pimpinan DPRD dan anggota menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS 2027. Ini tahapannya sudah tepat waktu,” kata Sam’ani.

Ia berharap pembahasan RAPBD dapat berjalan sesuai tahapan sehingga APBD 2027 dapat ditetapkan pada November mendatang.

Sam’ani juga menegaskan bahwa seluruh program yang dibahas harus tetap mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah ditetapkan, termasuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan KUA-PPAS.***